Ketua

Please update your Flash Player to view content.

Sistem Informasi Mahkamah Agung

Sistem Informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia

 

     Setelah dipersiapkan cukup lama, Sistem Informasi Mahkamah Agung RI (SIMARI) terintegrasi akhirnya diperkenalkan kepada publik, di Gedung MA, Jumat (27/4/2012).

     “Sebuah langkah yang baik untuk mengintegrasikan sistem informasi–sistem informasi yang sudah ada sebelumnya,” ujar Ketua MA Hatta Ali, ketika memberikan sambutan, di hadapan pimpinan MA, para hakim agung, para pejabat eselon I dan II MA, serta sejumlah pimpinan pengadilan.

     SIMARI-Terintegrasi dibangun oleh Biro Hukum dan Humas yang berada di bawah Badan Urusan Administrasi MA.

     Ada enam sistem informasi yang tercakup di dalamnya, yakni sistem informasi administrasi perkara, sistem informasi kepegawaian, sistem informasi keuangan, sistem informasi perencanaan, sistem informasi aset dan sistem informasi logistik.

SIMARI-Terintegrasi dikembangkan untuk dipergunakan secara nasional. Sistem ini dapat diakses melalui situs mahkamahagung.go.id. Sistem ini meneraplan “single sign in” sebagai cara mengotentifikasi user. Dengan sekali login, pengguna dapat mengakses beberapa aplikasi sekaligus.

Ketua MA mengatakan, SIMARI sangat diperlukan untuk mengimplementasikan SK KMA No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan dan SK KMA No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

SIMARI-Terintegrasi perlu dibangun, menurut Ketua MA, lantaran sejak lembaga peradilan berada dalam satu atap di bawah MA pada tahun 2005, masing-masing satker dan pengadilan mengembangkan aplikasi maupun sistem informasi sendiri-sendiri.

“Di satu sisi sangat positif dalam rangka meningkatkan pelayanan yang baik kepada masyarakat namun di sisi lain hal negatifnya adalah tidak efisien dan tidak efektif,” tandasnya.

Ketua MA mengungkapkan, baik di MA sendiri maupun di satker dan pengadilan selalu ada masalah duplikasi dan tidak validnya data sehingga sering menimbulkan ketidakpuasan pimpinan maupun masyarakat pada umumnya terhadap informasi yang dihasilkan.

Di samping itu, ujar Ketua MA, dari segi investasi sumber daya di bidang teknologi informasi juga terjadi pemborosan. Sumber daya yang semestinya bisa dimanfaatkan bersama dan cukup satu objek yang dapat di-share namun masing-masing unit kerja atau satker menginvestasikannya sendiri-sendiri.

Ia mencontohkan data kepegawaian. Saat ini tiap satker masih menggunakan data kepegawaian sendiri-sendiri dan mengklaim yang paling valid. Akibatnya, kerap terjadi perbedaan data di Ditjen, kepaniteraan, dan Biro Kepegawaian.

“Kondisi sistem yang masih berjalan seperti yang saya sebutkan tadi sudah tidak relevan lagi dengan kemajuan teknologi sekarang ini,” Ketua MA menegaskan.

Ke depan, dengan SIMARI-Terintegrasi, berbagai satker tidak perlu mengentri data berkali-kali. Cukup sekali entri, data itu selanjutnya akan disebar untuk dimanfaatkan oleh user atau satker lainnya. Dengan demikian, diharapkan data tersebut tetap konsisten bila setiap saat diperlukan.

Sebagai contoh, pengelolaan database seorang hakim akan dikelola oleh Ditjen masing-masing. Setelah itu otomatis akan ter-up date tanpa campur tangan siapapun di database Biro Kepegawaian Pusat yang selanjutnya akan dishare untuk dimanfaatkan oleh user dari satker-satker lainnya.

Paperless system

SIMARI-Terintegrasi, menurut Ketua MA, akan mengubah manajemen pelayanan publik. Cara-cara lama seperti bertemu face to face, penyediaan formulir di loket antrian, dan sebagainya harus segera ditinggalkan. Sebagai gantinya, pelayanan informasi akan mengandalkan penggunaan key board, CPU, layar monitor, dan jaringan internet.

“Istilah populernya saat ini adalah paper less system,” Ketua MA menyimpulkan.

Meski berdampak sangat positif terhadap pelayanan di pengadilan, implementasi SIMARI-Terpadu tak semudah membalikkan telapak tangan.

“Untuk sampai ke sana jalannya memang sangat panjang, berliku penuh rintangan dan tidak serta merta bisa dilakukan dalam waktu semalam,” tandas Ketua MA.

Karena itu, diperlukan visi yang jelas supaya tidak terjadi keadaan yang sebaliknya. Di samping itu, yang tak kalah penting, adalah kesiapan SDM.

“Seberapa hebat dan canggihnya sebuah sistem informasi dikembangkan tanpa kesiapan SDM pengguna dan juga infrastrukturnya maka sistem informasi yang dikembangkan tersebut akan tidak terpakai kembali,” tandasnya.

Ketua MA menegaskan, kunci sukses dari implementasi teknologi ialah adanya komitmen dan dukungan dari semua pihak.

Belum menyentuh website

SIMARI-Terintegrasi belum sampai menyentuh website sebagai salah satu sarana vital keterbukaan informasi di lembaga peradilan.

Sekadar mengingatkan, pada pertengahan Agustus 2010, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menerbitkan buku hasil penelitian berjudul Pemetaan Implementasi Teknologi Informasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Melalui buku itu, PSHK berupaya memberikan gambaran utuh mengenai perjalanan panjang perkembangan dan implementasi TI di MA sejak 1984 hingga 2010. Sebagai salah satu unit kerja di MA, Ditjen Badilag menjadi salah satu sasaran pemetaan. Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama juga tak luput dari pantauan.

Merujuk pada buku yang disusun Aria Suyudi, SH, LLM dan rekan-rekannya itu, Ditjen Badilag merupakan pelopor pengelolaan website secara desentralisasi di MA. Pada awalnya, situs web MA didesain untuk beroperasi sebagai web yang tersentralisasi. Kemudian, pada tahun 2005, desentralisasi pengelolaan situs web dimulai pertama kali oleh Ditjen Badilag.

“Hal itu menjadi model yang secara tidak resmi dianut oleh MA. Belakangan, model itu disusul oleh Ditjen Badimiltun, Ditjen Badilum dan terakhir adalah Balitbangdiklat,” tulis Aria Sujudi dkk di halaman 161.

Desentralisasi implementasi TI, menurut tim penyusun buku ini, adalah solusi yang paling rasional. Desentralisasi dapat memastikan tingkat responsivitas yang paling baik dan mempercepat jangkauan implementasi TI. Hal-hal yang menjadi pertimbangan antara lain business process, legal framework, kultur organisasi, infrastruktur, serta kesiapan sumber daya manusia.

Selain menjadi pelopor desentralisasi, situs badilag.net dikukuhkan sebagai situs yang dikelola dengan kinerja tertinggi. Situs yang tampil dengan tiga bahasa ini dinilai tidak hanya memiliki jumlah modul dan informasi terbanyak, tetapi juga mempraktikkan pembaruan data secara terus-menerus.

“Pada tingkat satuan kerja, satu-satunya yang memiliki situs yang ter-update secara terus-menerus adalah Ditjen Badilag,” tulis Aria Sujudi dkk di halaman 163. Dengan demikian, situs badilag.net tidak terkesan redundan alias mubazir.

Buku ini juga membongkar rahasia kesuksesan pengelolaan situs badilag.net. Menurut Aria Sujudi dkk, salah satu resep keberhasilan Ditjen Badilag dalam mengelola situs web-nya adalah dorongan aktif dari pimpinan dan integrasi total inisiatif TI dengan kegiatan rutin Ditjen Badilag. Meskipun bukan merupakan bagian dari kegiatan rutin di Ditjen Badilag, semangat TI telah menjadi suatu bagian yang nyaris tidak terpisahkan dari seluruh elemen kegiatan Ditjen Badilag.

Di samping itu, kunci keberhasilan implementasi TI di Ditjen Badilag terletak pada komitmen yang kuat. Di Ditjen Badilag, menurut Aria Sujudi dkk, TI bukan sekedar aksesori. Seluruh kegiatan satker selalu memasukkan elemen TI dan berdampak positif terhadap kemajuan implementasi TI pada situs badilag.net. 

 SELANJUTNYA

Pilih Bahasa

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Foto Pegawai

Link Terkait