Ketua

Please update your Flash Player to view content.

 NASKAH PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI

UNDANG-UNDANG  TENTANG FILE

NOMOR 7 TAHUN 1989

                               

PERADILAN AGAMA LIHAT
NOMOR 3 TAHUN 2006 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA  LIHAT
NOMOR 50 TAHUN 2009 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA  LIHAT
NOMOR 48 TAHUN 2009 KEKUASAAN KEHAKIMAN  LIHAT
NOMOR 14 TAHUN 1985 MAHKAMAH AGUNG LIHAT
NOMOR 5 TAHUN 2004 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG LIHAT
NOMOR 3 TAHUN 2009 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG LIHAT
NOMOR 22 TAHUN 2004 KOMISI YUDISIAL LIHAT
NOMOR 19 THAHUN 2008 SURAT BERHARGA SYARI'AH NEGARA LIHAT
NOMOR 21 TAHUN 2008 PERBANKAN SYARI'AH LIHAT
NOMOR 14 TAHUN 2008 KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK LIHAT
NOMOR 25 TAHUN 2009 PELAYANAN PUBLIK LIHAT
NOMOR 18 TAHUN 2003 ADVOKAT LIHAT

 

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG FILE
NOMOR 8 TAHUN 2000 PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM,PERADILAN TATA USAHA NEGARA DAN PERADILAN AGAMA LIHAT
NOMOR 9 TAHUN 2000 GAJI POKOK PIMPINAN DAN HAKIM ANGGOTA MAHKAMAH AGUNG LIHAT
NOMOR 73 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA DAN PERADILAN AGAMA SERTA JANDA/DUDANYA LIHAT
NOMOR 74 TAHUN 2000 PEMBERIAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI,HAKIM DAN PEJABAT NEGARA LIHAT
NOMOR 27 TAHUN 2001 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA DAN PERADILAN AGAMA  LIHAT
NOMOR 31 TAHUN 2001 PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN HAKIM PERADILAN UMUM,PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA SERTA JANDA/DUDANYA  LIHAT
NOMOR 37 TAHUN 2001 PENGHENTIAN PEMBERIAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI, HAKIM DAN PEJABAT NEGARA LIHAT
NOMOR 41 TAHUN 2001 KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT HAKIM LIHAT
NOMOR 70 TAHUN 2005 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA DAN PERADILAN AGAMA  LIHAT
NOMOR 71 TAHUN 2005 PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN HAKIM PERADILAN UMUM,PERADILAN TATA USAHA NEGARA,DAN PERADILAN AGAMA SERTA JANDA/DUDANYA LIHAT
NOMOR 24 TAHUN 2006 TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN HAKIM AD HOC PERADILAN PERIKANAN  LIHAT
NOMOR 10 TAHUN 2007 PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM,PERADILAN TATA USAHA NEGARA DAN PERADILAN AGAMA  LIHAT
NOMOR 11 TAHUN 2008 PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM,PERADILAN TATA USAHA NEGARA DAN PERADILAN AGAMA  LIHAT
NOMOR 15 TAHUN 2008 PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN HAKIM PERADILAN UMUM,PERADILAN TATA USAHA NEGARA DAN PERADILAN AGAMA SERTA JANDA/DUDANYA LIHAT
NOMOR 24 TAHUN 1976
TENTANG  CUTI  PEGAWAI  NEGERI  SIPIL
LIHAT

 

 

PERATURAN PRESIDEN TENTANG FILE
NOMOR 13 TAHUN 2005 SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG  LIHAT
NOMOR 14 TAHUN 2005 KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG  LIHAT
NOMOR 2 TAHUN 2006 PENYESUAIAN GAJI POKOK HAKIM MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2003, NOMOR 8 TAHUN 2000,NOMOR 27 TAHUN 2001,NOMOR 70 TAHUN 2005 LIHAT
NOMOR 12 TAHUN 2006 TUNJANGAN UMUM BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL LIHAT
NOMOR 20 TAHUN 2006 TUNJANGAN PANITERA  LIHAT
NOMOR 22 TAHUN 2006 TUNJANGAN JURUSITA DAN JURUSITA PENGGANTI  LIHAT
NOMOR 96 TAHUN 2006 TUNJANGAN DAN HAK-HAK LAINNYA BAGI HAKIM AD HOC PADA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL LIHAT
NOMOR 19 TAHUN 2008 TUNJANGAN KHUSUS KINERJA HAKIM DAN PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA  LIHAT
 
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG FILE
NOMOR 1 TAHUN 1954 KASASI DAN GRASI LIHAT
NOMOR 2 TAHUN 1954 PERSELISIHAN KEKUASAAN PENGADILAN ANTARA DUA PENGADILAN NEGERI YANG WILAYAH-WILAYAH NYA MASUK WILAYAH SATU PENGADILAN TINGGI LIHAT
NOMOR 1 TAHUN 1956 HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGADILAN PERDATA DAN PENGADILAN PIDANA LIHAT
NOMOR 1 TAHUN 1959 BIAYA PERKARA UNTUK PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA DALAM TINGKAT KASASI LIHAT
NOMOR 1 TAHUN 1963 PERMOHONAN KASASI LIHAT
NOMOR 1 TAHUN 1969 PENINJAUAN KEMBALI KEPUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM YANG TETAP LIHAT
NOMOR 1 TAHUN 1976 PENCABUTAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 1971 LIHAT
NOMOR 1 TAHUN 1980 PENINJAUAN KEMBALI PUTUSAN YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM YANG TETAP LIHAT
NOMOR 1 TAHUN 1982  PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 1 TAHUN 1980 YANG DISEMPURNAKAN  LIHAT
NOMOR 2 TAHUN 1982 PENCABUTAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 1977 LIHAT
NOMOR 1 TAHUN 1990 TATA CARA PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE ASING LIHAT
NOMOR 1 TAHUN 1993 HAK UJI MATERIL LIHAT
NOMOR 2 TAHUN 1999 PENGAWASAN PARTAI POLITIK OLEH MAHKAMAH AGUNG LIHAT
NOMOR 1 TAHUN 2000 LEMBAGA PAKSA BADAN LIHAT
NOMOR 2 TAHUN 2000 PENYEMPURNAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 1999 TENTANG HAKIM ADHOC LIHAT
NOMOR 1 TAHUN 2001 PERMOHONAN KASASI PERKARA PERDATA YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN FORMAL LIHAT
NOMOR 1 TAHUN 2002 ACARA GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK LIHAT
NOMOR 3 TAHUN 2002 TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI PUTUSAN PENGADILAN PAJAK LIHAT
NOMOR 1 TAHUN 2004 HAK UJI MATERIL LIHAT
NOMOR 2 TAHUN 2005 TATA CARA PENGAJUAN UAPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP PENETAPAN HASIL PILKADA DAN PILWAKADA DARI KPUD PROPINSI DAN KPUD KABUPATEN/KOTA LIHAT
NOMOR 3 TAHUN 2005 TATA CARA PENGAJUAN UPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP KEPUTUSAN KPPU LIHAT
NOMOR 1 TAHUN 2006 TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN LIHAT
NOMOR 1 TAHUN 2007 PENGADILAN PERIKANAN LIHAT
NOMOR 1 TAHUN 2008 PROSEDUR MEDIASI PENGADILAN LIHAT
NOMOR 2 TAHUN 2009 BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA DAN PENGELOLAANNYA PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA

LIHAT

NOMOR 9 TAHUN 2016 PEDOMAN PENANGANAN DAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) DI MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA LIHAT
NOMOR 7 TAHUN 2016 PENEGAKAN DISIPLIN KERJA HAKIM PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA LIHAT

 

SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG
TENTANG FILE
NOMOR 1 TAHUN 2010 PERMINTAAN BANTUAN EKSEKUSI LIHAT
NOMOR 2 TAHUN 2010 PENYAMPAIAN SALINAN DAN PETIKAN PUTUSAN  LIHAT
NOMOR 3 TAHUN 2010 PENERIMAAN TAMU  LIHAT
NOMOR 4 TAHUN 2010 PENEMPATAN PENYALAHGUNAAN, KORBAN PENYALAHGUNAAN DAN PECANDU NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL  LIHAT
NOMOR 5 TAHUN 2010 TERTIB PENGGUNAAN ANGGARAN  LIHAT
NOMOR 6 TAHUN 2010 INSTRUKSI IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PADA KALANGAN PENGADILAN  LIHAT
NOMOR 7 TAHUN 2010 PETUNJUK TEKNIS SENGKETA MENGENAI PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH  LIHAT
NOMOR 8 TAHUN 2010 PENEGASAN TIDAK BERLAKUNYA SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR : 08 TAHUN 2008 TENTANG EKSEKUSI PUTUSAN BADAN ARBITRASE SYARI'AH LIHAT
NOMOR 9 TAHUN 2010 LARANGAN MEMBERIKAN PARSEL KEPADA PEJABAT MAHKAMAH AGUNG DAN PIMPINAN PENGADILAN  LIHAT
NOMOR 10 TAHUN 2010 PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM  LIHAT
NOMOR 11 TAHUN 2010 PENEGASAN TIDAK BERLAKUNYA SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 06 TAHUN 2005 DAN NOMOR : 7 TAHUN 2005 TENTANG PENJELASAN TENTANG KETENTUAN PASAL 45A UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG MAHKAMAH AGUNG  LIHAT
NOMOR 12 TAHUN 2010 PENJATUHAN PIDANA YANG BERAT DAN SETIMPAL DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI  LIHAT
NOMOR 14 TAHUN 2009 PEMBINAAN PERSONAL HAKIM LIHAT
NOMOR 13 TAHUN 2009 PROMOSI DAN MUTASI PEGAWAI LIHAT
NOMOR 12 TAHUN 2009 PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA DI BIDANG PERIKANAN LIHAT
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG FILE

NOMOR 28 TAHUN 2008

PENUNJUKAN TIM REVISI BUKU SISTEM PERADILAN INDONESIA

 LIHAT

NOMOR 22 TAHUN 2008

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA BIDANG PERDATA AGAMA MAHKAMAH AGUNG RI

 LIHAT

NOMOR 12 TAHUN 2008

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN KURIKULUM DAN SILABUS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN PENGADILAN TINGKAT BANDING DARI 4 (EMPAT) LINGKUNGAN PERADILAN DI PUSDIKLAT TEKNIS PERADILAN MAHKAMAH AGUNG RI

LIHAT

NOMOR 215 TAHUN 2007

PETUNJUK PELAKSANAAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM

 LIHAT

NOMOR 213 TAHUN 2007

PENUNJUKAN KOORDINATOR SISTIM DI PENGADILAN-PENGADILAN PERCONTOHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK "GOOD GOVERNANCE IN THE INDONESIAN JUDICIARY"

 LIHAT

NOMOR 203 TAHUN 2007

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMBARUAN PERADILAN PADA MAHKAMAH AGUNG RI

 LIHAT

NOMOR 144 TAHUN 2007

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

LIHAT

NOMOR 145 TAHUN 2007

MEMBERLAKUKAN BUKU IV PEDOMAN PELAKSANAAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN BADAN -BADAN PERADILAN

LIHAT

NOMOR 1-144/KMA/SK/I/2011

PEDOMAN PELAYANAN INFORMASI DI PENGADILAN

LAMPIRAN I

LAMPIRAN II

LAMPIRAN III

LAMPIRAN IV

LAMPIRAN V

LAMPIRAN VI

LAMPIRAN VII

LAMPIRAN VIII

LAMPIRAN IX

LAMPIRAN X

LAMPIRAN XI

LAMPIRAN XII

LIHAT

LIHAT

LIHAT

LIHAT

LIHAT

LIHAT

LIHAT

LIHAT

LIHAT

LIHAT

LIHAT

LIHAT

DOWNLOAD

Pilih Bahasa

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Foto Pegawai

Link Terkait